Pangkalpinang - Sebanyak enam urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (PPPA) yang bisa ditangani Forum Puspa. Sejumlah urusan tersebut di antaranya, meningkatkan kualitas hidup perempuan; melakukan perlindungan perempuan.
Sedangkan empat urusan lainnya, meningkatkan kualitas keluarga; membentuk sistem data gender dan anak; pemenuhan hak anak dan yang terakhir memberi perlindungan khusus bagi anak.
"Hendaknya ada hasil dari pertemuan ini. Sehingga hasil tersebut bisa menjadi masukan bagi program kita di tahun depan," jelas Dr. Asyraf Suryadin, M.Pd Kepala DP3ACSKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, di Soll Marina, Selasa (27/9/2022).
Adanya masukan dari Rapat Koordinasi Forum Puspa se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 ini, Asyraf berharap, dari sejumlah masukan itu bisa melakukan perubahan program dan kegiatan yang ada di dinas.
Dr. M. Adha Al Kodri, MA Ketua Forum Puspa Serumpun Sebalai memaparkan mengenai persoalan masih tingginya kasus stunting di Bangka Belitung. Selain itu, masih sering terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
"Isu lain yang ada di Bangka Belitung yakni, masih terjadi pernikahan usia anak. Untuk menangani persoalan ini tidak bisa berjalan sendiri-sendiri," tegasnya.
Rencananya Oktober nanti, kata Kodri, akan menggelar seminar terkait strategi pencegahan stunting dan pernikahan usia anak di Kabupaten Bangka Barat. Selain itu ada pelatihan peningkatan kreativitas remaja melalui seni cual dan rajutan.
Sementara Asrul Tusna Aminudin Ketua Forum Puspa Kencana Yogyakarta menjelaskan mengenai rencana kerja tahun 2022. Salah satu program tersebut, ada sekolah politik untuk perempuan.
Kegiatan ini memberikan pelatihan politik dasar bagi perempuan yang punya potensi untuk maju ke kontestasi pemilu 2024.
"Selain itu ada pembentukan kelurahan ramah perempuan dan peduli anak. Selanjutnya kita melakukan evaluasi kegiatan untuk perencanaan lebih lanjut," ungkapnya.
Saat sesi diskusi, Eva Lestari Ketua Puspa Kabupaten Bangka berharap bisa melaksanakan program hingga ke tingkat desa dengan dukungan pendanaan. Menjawab hal ini, Asyraf berharap Forum Puspa melakukan koordinasi dengan kabupaten/kota.
"Kita sarankan Forum Puspa kabupaten/kota berkoordinasi dengan dinas yang menangani perempuan dan anak. Kemudian ditanya, apakah ada program yang bisa melibatkan Forum Puspa," ungkapnya.
- 36 reads
